.png){kind=avatar}
BAGANSIAPIAPI – Perum Bulog Cabang Dumai melakukan koordinasi dan sosialisasi intensif bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terkait penyaluran program bantuan pangan nasional di wilayah Rohil.
Bantuan yang disosialisasikan ini merupakan alokasi untuk bulan Februari dan Maret, dengan jadwal realisasi penyaluran yang direncanakan berlangsung pada bulan April atau Mei 2026 ini.
Asisten Manajer Perum Bulog Dumai, Riyanto Aprizal, mengungkapkan bahwa terdapat kenaikan signifikan pada jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Rohil. Dari yang sebelumnya hanya 33.280 PBP, kini melonjak menjadi 67.970 PBP.
"Jika dipersentasekan, kenaikannya mencapai sekitar 104 persen dari penyaluran sebelumnya. Data yang kami gunakan adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial yang dikelola oleh Bappenas," ujar Riyanto dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
Rincian Bantuan dan Mekanisme Penyaluran
Setiap PBP dijadwalkan menerima bantuan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Karena penyaluran dilakukan untuk dua bulan sekaligus (Februari dan Maret), maka setiap keluarga akan menerima total 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.
Terkait teknis di lapangan, Bulog akan bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga tingkat kepenghuluan (desa).
"Nanti ada undangan ber-barcode yang disebarkan melalui penghulu kepada penerima yang sudah terdaftar. Masyarakat cukup datang ke kantor kepenghuluan atau kelurahan dengan membawa undangan tersebut serta KTP dan KK asli," jelasnya.
Satu hari sebelum pembagian, pihak Bulog akan melakukan dropping barang ke lokasi yang telah ditentukan agar proses distribusi berjalan lancar.
Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi Masyarakat
Riyanto menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kehadiran negara di tengah gejolak harga pangan yang mulai meningkat. Pemerintah berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu.
"Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak risau karena pemerintah tetap mem-backup. Ini bentuk perhatian agar masyarakat miskin tidak terlalu terbebani dengan naiknya harga barang-barang di pasar," tambahnya.
Meski demikian, pihak Bulog menyampaikan bahwa kelanjutan program ini sepenuhnya bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas. "Untuk saat ini, fokus kita adalah menuntaskan penyaluran alokasi dua bulan ini terlebih dahulu," pungkasnya. (rif)
